|
Dari Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI |
 |
 |
 |
|
Kamis, 07 Agustus 2008 11:26 WIB |
|
PEMDA BOMONG LAKUKAN BANYAK PENYIMPANGAN APBD Berdasarkan Hasil Pemeriksaan di tahun 2007, BPK RI telah menerbitkan Konsultasi Pimpinan DPRD Sebesar Rp520.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan yang Berlaku. Kelima. Pembayaran Belanja Honorarium kepada Tim Penyusun Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005 dari Unsur Legislatif Sebesar Rp106.480.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan. Keenam, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Sebesar Rp477.000.000,00 dan Bantuan Keuangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sebesar Rp455.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan. |
|
Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 19 September 2008 15:15 WIB )
|
|
Selanjutnya...
|
|
|
Pemerintah Harus Punya Keyakinan |
|
|
|
|
Rabu, 09 April 2008 14:30 WIB |
Aksi skandal BLBI kembali digelar (8/4/2008) oleh GERAK BLBI, aksi tersebut disertai dengan penyegelan asset milik obligor Anthoni Salim, massa sebanyak 300 orang yang bergerak dari Tugu Proklamasi sejak pukul 10.00 pagi langsung menuju Wisma Indo Cement, milik Anthoni Salim.
Aksi tersebut berjalan lancar, penjagaan oleh polisi pun tidak begitu ketat, sehingga membuat para demonstrans leluasa melakukan aksinya dengan memancangkan papan penyegelan yang bertuliskan “ Gedung ini milik Anthoni Salim, disegel oleh rakyat”
|
|
Selanjutnya...
|
|
Aset Anthoni Salim dan Syamsu Nursalim Disegel |
|
|
|
|
Selasa, 01 April 2008 00:00 WIB |
|
Organ yang menamakan dirinya GERAK ( Gerakan Adili Koruptor ) yang merupakan gabungan dari bebrapa element diantaranya; JAMPER, UIN, ASAFI’AH, SAID, UIJ, TRISAKTI, JAYABAYA dan UHAMKA, kembali mengadakan demonstrasi (01/04/2008). Demo kali ini dibarengi dengan aksi penyegelan asset milik obligor Anthoni Salim dan Syamsu Nursalim. Massa mulai bergerak pukul 10 pagi dari Jl. Proklamasi menuju gedung Ratu Plaza di Jl. Jend Sudirman milik Syamsu Nursalim, tiba disana mereka menggelar orasi, kemudian menuliskan dengan cat, pelataran halaman parkir pintu gerbang gedung tersebut dengan tulisan “Gedung ini Disegel”. |
|
Selanjutnya...
|
|
|
Kenaikan Gaji PNS ‘Dirampok’ DPRD DKI ? |
|
|
|
|
Ditulis oleh Gunawan
|
|
Selasa, 01 April 2008 00:00 WIB |
|
Kenaikan gaji PNS DKI Jakarta sebesar 20% akan dibatalkan. Pembatalan ini disusul dengan pengurangan pendapatan bulanan dari TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) dan Kesra. DPRD DKI Jakarta keberatan setelah mengutak-atik APBD Pemprov DKI Jakarta (Media Indonesia, 16/2/2008:4). Ulah para wakil rakyat ini sangat menyakitkan. Sejak Januari 2008 seluruh PNS, PTT (pegawai tidak tetap) termasuk guru belum menerima kenaikan gaji dan kedua tunjangan tersebut. Sementara itu, kenaikan harga kebutuhan hidup semakin menjepit periuk dapur mereka. |
|
Selanjutnya...
|
|
|
Benarkah oknum BAWASDA diduga kerapkali memeras dinas-dinas di daerah? Lalu bagaimana sih sesungguhnya hal itu bisa terjadi? dan mengapa ada wacana agar lembaga pengawasan internal itu dibubarkan? Demikian beberapa pertanyaan yang menggelayut di benak kita, menakala kita membaca judul di atas. Bila kita menyimak ramainya para Kepala Daerah melakukan Korupsi, baik dari Walikota maupun Bupati hingga melibatkan para Kepala Daerah setingkat
